Peningkatan BKPM Jokowi menjadi kementerian tidak efektif: Jakarta Post, Asia News & Top Stories

Peningkatan BKPM Jokowi menjadi kementerian tidak efektif: Jakarta Post, Asia News & Top Stories


JAKARTA (THE JAKARTA POST / ASIA NEWS NETWORK) – Investasi swasta dan infrastruktur dasar menjadi fokus utama perhatian Presiden Joko “Jokowi” Widodo selama tujuh tahun terakhir.

Tak heran, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi kantor pertama yang diperiksa beberapa hari setelah dilantik pada akhir Oktober 2014 lalu.

Sejak saat itu, dia berusaha sekuat tenaga untuk memperkuat investasi dalam dan luar negeri melalui reformasi regulasi dan birokrasi.

Skala prioritas itu sangat masuk akal. Sebagai mantan pengusaha furnitur, Jokowi dengan jelas memahami bahwa investasi swasta – dan bukan pemerintah – yang menciptakan lapangan kerja, yang pada gilirannya memberikan upah dan daya beli bagi populasi besar (diperkirakan 270 juta) untuk menggerakkan roda. ekonomi.

Dia mengeluarkan perintah eksekutif pada pertengahan 2018 tentang pembentukan sistem perizinan usaha terintegrasi berbasis web, yang disebut Online Single Submission (OSS), yang berjanji untuk menyelesaikan pemrosesan semua izin usaha dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu atau dua hari, bukan beberapa minggu atau bahkan berbulan-bulan.

Masih frustrasi dengan langkah reformasi yang sangat lambat, Jokowi dan Dewan Perwakilan Rakyat yang dikendalikan pemerintah akhir tahun lalu mengesahkan omnibus law tentang penciptaan lapangan kerja yang pada dasarnya merevisi sekitar 80 undang-undang dan ribuan peraturan presiden, kementerian, dan daerah untuk menghilangkan hambatan investasi. .

Namun hambatan utamanya tetap sama: kurangnya koordinasi yang terus-menerus antara semua kementerian dan pemerintah daerah dan tekad untuk menyelaraskan dan menyelaraskan prosedur dan aturan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Namun langkah Jokowi pekan lalu untuk meningkatkan status birokrasi BKPM menjadi kementerian, sehingga menjadi anggota Kabinet, tidak akan efektif dalam mengembangkan kerja sama dan koordinasi antarkementerian.

Koordinasi ini penting untuk memfasilitasi operasi investasi yang melampaui yurisdiksi semua menteri ekonomi dan pemerintah daerah.

Belum ada detail apa yang akan menjadi kewenangan dan job description kementerian sebagai peraturan presiden.

Namun yang lebih penting adalah bagaimana kementerian ini akan beroperasi di provinsi-provinsi yang sekarang telah memiliki Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) sendiri, yang bertanggung jawab penuh kepada gubernur masing-masing.

Kerja sama dan koordinasi antarkementerian tidak bisa dilakukan oleh seorang menteri, melainkan oleh seorang menteri koordinator yang kuat.

Oleh karena itu, yang sangat dibutuhkan Jokowi adalah menteri ekonomi yang dia percayai sepenuhnya dan memiliki otoritas penuh.

Namun yang lebih penting, menteri ekonomi kepala harus dianggap sangat profesional, independen (bukan pemimpin politik) dan memiliki integritas yang sempurna.

Good examples are Boediono, Sri Mulyani Indrawati, Darmin Nasution under the Megawati and Susilo Bambang Yudhoyono administrations.

Kepala atau menteri koordinator ekonomi harus mampu memahami pentingnya strategi yang koheren dan kredibel yang menguraikan bagaimana berbagai kebijakan individu saling terkait.

Mereka harus memastikan bahwa semua menteri ekonomi akan menjadikan tindakan birokrasi lebih penting daripada prosedur dan kekakuan birokrasi.

Persoalannya sekarang, meski Menteri Perekonomian Airlangga Hartanto memimpin Partai Golkar, urusan investasi berada di bawah naungan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan.

  • The Jakarta Post adalah anggota dari mitra media The Straits Times Asia News Network, aliansi dari 23 organisasi media berita.


Dipublikasikan oleh : Togel Online

About the author