MUI Indonesia akan mengeluarkan fatwa tentang vaksin Covid-19 di tengah kekhawatiran atas status halal, SE Asia News & Top Stories

MUI Indonesia akan mengeluarkan fatwa tentang vaksin Covid-19 di tengah kekhawatiran atas status halal, SE Asia News & Top Stories


JAKARTA (THE JAKARTA POST / ASIA NEWS NETWORK) – Otoritas terkait di Indonesia telah menyelesaikan studi tentang status halal dari kemungkinan vaksin Covid-19.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pada Senin (7/12) bahwa berdasarkan persyaratan halal, Ulama Indonesia (MUI) telah menyelesaikan studi vaksin Sinovac dan akan segera mengeluarkan fatwa, lapor antaranews.com.

Kajian dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika dan Lembaga Sertifikasi Halal.

Menteri Muhadjir, yang juga tokoh terkemuka di organisasi Islam terbesar kedua di negara itu, Muhammadiyah, menyebut pandemi Covid-19 global sebagai krisis kesehatan yang mengancam jiwa.

Oleh karena itu, obat atau vaksin tanpa sertifikasi halal dapat digunakan untuk menghindari kematian bila vaksin atau obat halal belum ditemukan.

Bapak Muhadjir menjelaskan bahwa menurut (aturan Islam), vaksin Covid-19 termasuk dalam kategori darurat, artinya semua vaksin non-halal dapat digunakan dalam keadaan krisis karena bertujuan untuk menangani situasi darurat.

Status halal dari vaksin Covid-19 potensial telah menjadi perhatian utama banyak orang.

Hal senada juga dilontarkan Wakil Presiden dan Ulama Senior Ma’ruf Amin pada Oktober, mengatakan vaksin yang disiapkan pemerintah tidak harus halal.

Juru bicara wakil presiden Masduki Baidowi mengatakan pernyataan Ma’fuf datang dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Pertemuan tersebut membahas kemajuan vaksin yang dikembangkan oleh perusahaan biofarmasi China, Sinovac, bekerja sama dengan perusahaan farmasi milik negara PT Bio Farma.

“Wapres menjelaskan satu hal penting: Jika vaksin itu halal, maka itu bagus, tidak ada masalah. Tetapi jika tidak halal, itu juga tidak menjadi masalah,” kata Masduki dalam sebuah pernyataan pada 2 Oktober. ini adalah situasi darurat, tidak apa-apa untuk menggunakan (vaksin non-halal). “

Pada Oktober lalu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga mengepalai tim pemulihan ekonomi nasional dan penanggulangan Covid-19 memastikan vaksin Covid-19 sudah bersertifikat halal.

Menteri Airlangga menjelaskan, pemerintah telah berkonsultasi dengan MUI untuk memastikan vaksin tersebut mendapat sertifikasi halal.

Menanggapi masalah tersebut, pemerintah telah bekerja sama dengan berbagai organisasi Islam untuk mendukung program vaksinasi Covid-19 secara nasional di tengah ketidakpastian status kehalalan vaksin.

Seorang ahli terkemuka di Kantor Eksekutif Presiden, Mr Rumadi Ahmad, telah mendesak umat Islam untuk tidak mudah terprovokasi oleh gerakan anti-vaksin yang mengklaim bahwa vaksin yang sedang dikembangkan tidak halal.

“Jangan mudah terprovokasi oleh klaim semacam itu sebelum badan terkait membuat pernyataan resmi (tentang status kehalalan vaksin). Pemerintah telah bekerja sama dengan berbagai organisasi (Islam) untuk memastikan ada informasi yang cukup tentang vaksin Covid-19,” Mr Rumadi kata dalam sebuah pernyataan bulan lalu.

Dijelaskannya, program vaksinasi sejalan dengan ajaran Islam, sehingga perlu didukung.

“Vaksinasi adalah upaya untuk mencegah atau bahkan menyembuhkan suatu penyakit… Nabi Muhammad bersabda setiap penyakit ada obatnya, tetapi kita perlu secara aktif mencari obatnya; itu tidak akan datang kepada kita dengan sendirinya,” ujarnya.


Dipublikasikan oleh : Togel Online

About the author